SLEMAN, BERNAS.ID – Wacana penghapusan bahan bakar jenis Premium dan Pertalite memicu pro dan kontra di masyarakat. Pertimbangan yang utama, masyarakat didorong untuk mengonsumsi bahan bakar dengan nilai oktan yang tinggi agar dampak terhadap lingkungan semakin kecil.
Dari berbagai pemberitaan, Pemerintah berencana akan mengeluarkan kebijakan penghapusan BBM jenis Premium di tahun 2022. Lalu, akan dimulai peralihan menuju konsumsi bahan bakar jenis Pertamax yang lebih ramah lingkungan.
Baca Juga Menteri ESDM Kejar 100 SPBU per Tahun untuk BBM Satu Harga di 2024
Pakar Energi, Prof Deendarlianto mengatakan, rencana penghapusan premium sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi emisi, khususnya sektor transportasi. “Mengacu perencanaan energi nasional ke depan, rencana pemerintah mulai menghilangkan secara perlahan-lahan Premium dan Pertalite cukup baik, perlu disosialisasikan dan didukung bersama oleh semua komponen masyarakat,” ujarnya, Jumat (31/12/2021).
Lanjut tambahnya, proses transisi menuju konsumsi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan sebenarnya telah dimulai sejak peluncuran Pertalite pada tahun 2015 silam. “Masyarakat sudah digiring untuk berganti dari Premium ke Pertalite, dan ternyata itu berhasil. Orang-orang mulai sadar akan pengaruh terhadap mesin, dan pengaruh terhadap lingkungan juga semakin menjadi pertimbangan,” katanya.
Dilihat dari struktur penjualan BBM, pengguna Premium memang semakin lama semakin berkurang, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih berkualitas. Masyarakat kelas ekonomi menengah telah lama beralih dari Premium ke Pertalite, dan bahkan pelan-pelan mulai bergeser ke Pertamax.
Pergeseran itu menjadi indikasi bahwa masyarakat telah siap menghadapi rencana penghapusan Premium dalam waktu dekat. “Boleh dikatakan hampir dominan di kendaraan roda empat menggunakan Pertalite, sehingga kalau kita ingin menghentikan Premium saya pikir dalam waktu enam bulan waktu transisinya sudah cukup untuk membawa masyarakat ke sana,” imbuhnya.
Baca Juga Penelitian Mikroalga yang Bisa Dijadikan BBM Berada di Jogja
Ia pun memaparkan data konsumsi energi di Indonesia, di mana 39 persen energi masih berbasis minyak, dan 64 persen diantaranya digunakan untuk transportasi. Dari jumlah tersebut, 90 persen konsumsi energi di sektor transportasi diperuntukkan bagi transportasi darat atau jalan raya.
Meski rencana penghapusan BBM jenis Premium dinilai tepat, konsumen utamanya yang berasal dari kalangan menengah ke bawah perlu mendapat perhatian.
Ia menyayangkan fenomena konsumsi Premium dari sebagian masyarakat kalangan menengah yang seharusnya tidak memerlukan subsidi. Sejalan dengan proses transisi energi dan demi tercapainya subsidi energi yang tepat sasaran, pemerintah menurutnya perlu memberikan subsidi energi kepada orang dan bukan produk tertentu.
“Selama ini yang disubsidi bukan orangnya tetapi barangnya. Dengan penghilangan Premium ke depan metode subsidi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah bisa dilakukan dengan pemberian subsidi ke orangnya,” tukasnya. (jat)
